ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PURWOSARI LAMPUNG SELATAN

Aulia Angelica, Febriyanto Febriyanto, Karnila Ali

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Purwosari dengan menganalisis data berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Objek penelitian ini di Desa Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan 6 informan yang terdiri dari aparatur desa. Penelitian ini menggunakan teknik sampel purposive sampling dan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi, triangulasi, display data, dan mengambil kesimpulan. Berdasarkan analisis data, maka penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Purwosari belum sesuai secara teknis dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu pada tahap pertanggungjawaban belum ditemukan informasi laporan realisasi anggaran alokasi dana desa dari Tahun 2020 s/d 2023 yang di sampaikan kepada masyarakat melalui media informasi dan ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Serta dalam tahap pemanfaatan alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Purwosari terdapat permasalahan di mana pemerintah desa belum bisa mengelola keuangan dengan baik sehingga angka kemiskinan di Desa Purwosari masih cukup tinggi serta belum terealisasikannya program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan, Dana Desa, Kesejahteraan, Lampung Selatan


Full Text:

PDF

References


Ash-Shidiqq, E. A., & Wibisono, H. (2018). Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai upaya pencegahan korupsi pengelolaan dana desa. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 1, pp. 110–131).

Chabib Sholeh, & Rochmansjah, H. (2014). Pengelolaan keuangan desa (Cet. 1). Fokusmedia.

Fardaniah, R. (2021, Desember 7). Sri Mulyani ungkap penyebab realisasi dana desa turun 22,6 persen. Antaranews.com. https://www.antaranews.com

Firmansyah, D., Japlani, A., & Suwarto, S. (2022, Oktober). Analisis pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari. In Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SNPPM) Universitas Muhammadiyah Metro (Vol. 4, No. 1, pp. 14–23).

Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 146–154.

Maryani, & Rusmianto. (2018). Partisipasi dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan kualitas pelaksanaan APBDes. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian, 78.

Nuraini, N., Ratmono, R., & Ali, K. (2022). Analisis pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) dalam peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. In Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SNPPM) Universitas Muhammadiyah Metro (Vol. 4, No. 1, pp. 47–56).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014, Desember 31). Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018, Mei 8). Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (2007, Juli 24). Jakarta.

Rahayu, S. (2019). Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. Jurnal Artikel Ilmu Pemerintahan, 7(4), 1681–1692.

Sugiyono. (2018). Memahami penelitian kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, W. (2015). Akuntansi desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (2009, Januari 16). Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003, April 5). Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014, Januari 15). Jakarta.


DOI: 10.24127/jm.v19i1.2578

Article Metrics

Abstract view : 931 times
PDF - 543 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.