[1]
I. Fery and B. Ismantoro, “DAMPAK PENERAPAN PMK RI NOMOR 122/PMK.010/2015 TERHADAP WAJIB PAJAK PEMOTONG PPH PASAL 21/26 DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA SEKAYU”, JA, vol. 12, no. 1, May 2016.