EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS DI KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Indawan Indawan

Abstract


The focus of the research problem is limited to poverty reduction and the effectiveness of the Program Keluarga Harapan (PKH) policy at the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. Research locations in Pekalongan District, East Lampung Regency in 2014-2019. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Sources of data in the form of interviews with informants, library documents and the results of scientific research. Informants were selected purposively. The technique of collecting data through in-depth interviews and library studies. Data analysis techniques with (1) data reduction techniques, (2) data presentation and (3) verification and conclusions.

 

The results of the study show the effectiveness of PKH implementation in Pekalongan Subdistrict in 2014-2019 covering 3 things, namely: first the effectiveness of PKH implementation in terms of input which includes the determination of target households (targetting); both the effectiveness of PKH implementation in terms of the process which includes the activities of the initial meeting and validation, group formation, verification of commitments, data updating, and distribution of aid; and the third is the effectiveness of PKH implementation in terms of output which includes KPM commitment activities in the field of Health (Faskes) and KPM commitment in the field of Education (Fasdik). Of the three things above, it shows that everything has gone according to the provisions of PKH. This means that the implementation of PKH can be concluded that it has been running effectively.

 

Keywords: Evaluation of Public Policy, PKH and Beneficiary Families.


Full Text:

PDF

References


Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009) cet.1, h.129

Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018. https://www.bps.go.id.

BPS Kabupaten Lampung Timur. (2017). Kecamatan Pekalongan Dalam Angka Tahun 2017, Lampung Timur. https://www.bps.go.id.

BPS Kabupaten Lampung Timur. (2017). Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2017, Lampung Timur. https://www.bps.go.id.

Budi Winarno. (2007). Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta : Med Press ( Anggota IKAPI ).

Burgin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT. Grafindo Persada. Jakarta.

Cita Fauziatul Akmala. (2017). Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Deddy Mulyadi, (2015) Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Cet. 1; Bandung: Alfabeta, h. 24.

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Edisi Tahun 2007)

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Ed. Revisi, 2013), h. 19.

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Edisi Tahun 2014)

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Edisi Tahun 2017)

Erfan Ma’ruf. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga (Studi Kasus Program Keluarga Harapan di Jakarta Barat), Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ernada SEZ, Gaol HL. (2015). Poverty alleviation programmes lessons from Indonesia. Paper Presented to the 6th Meeting of COMCEC Poverty Alleviation Working Group Ankara, Turkey 10-11 September 2015. Jakarta (ID): Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (unpublished).

Evi Rahmawati. (2017). Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Semarang Tengah, Skripsi, UNNES Semarang.

Handayaningrat, Soewarno. (1994). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Haji Masagung.

Hasan, M.I. (2002). Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Hermanto. (2018). Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan: Pengembangan SDM, Penguatan Usaha, Dan Inovasi Pertanian, Jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

Hidayat. (1986). Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta

Iryanti R. (2014). Kemiskinan dan ketimpangan di indonesia: permasalahan dan tantangan. deputi kemiskinan, ketenagakerjaan, dan UKM. Jakarta (ID): Kementerian PPN/Bappenas (tidak dipublikasikan).

Jones, Charles. (1994). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Laporan Akhir Evaluasi Program Perlindungan Sosial: Program Keluarga Harapan. Bappenas. 2009.

Lexy J. Moleong. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, hlm. 6.

Makmur, Syarief. (2008). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Misfi Laili Rohmi. (2018). Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan Dan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung), Tesis, Universitas Lampung, Lampung

M. Irfan Islamy. (2009). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Megawati, Simanjuntak. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga dan Prestasi Belajar Anak pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Munawwarah Sahib. (2016). Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Tesis, UIN Alauddin Makasar

Nazir, Mohamad. (2003). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Nugroho, Riant. (2009). Public Policy. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Peraturan Meteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tntang Program Keluarga Harapan. (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 187).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Meanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 705).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199)

Parnamian, J. (2010). Efektivitas Komunikasi antara Rumah Tangga Sangat Miskin Penerima Bantuan Tunai dan Pendamping Program Keluarga Harapan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Prawoto N. (2009). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan. 9:56 ‐ 68.

Purnama Syae Purrohman. (2018). Menulis Skripsi Dengan Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal, Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta, Indonesia

Slamet Riyadi. (2016). Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan (Studi di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah), Tesis, Universitas Lampung, Lampung

Soerjono Soekanto. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafmdo Persada.

Suharto, Edi. (2008). Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta

Suharto, Edi. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan. Gava Media. Yogyakarta.

Tangkilisan, Hessel. (2003). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta:Lukman Offset.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin. (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235).

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456).

Widodo, Joko. (2001). Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cedekia. Surabaya.

Wrihatnolo, R Randy dan Dwijdowijoto, N Riant. (2007). Manajemen Pemberdayaan, Elex Media Komputindo, Jakarta.


Article Metrics

Abstract view : 1363 times
PDF - 838 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.