EVALUASI EFEKTIVITAS PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Antoni Masril

Abstract


This study aims to determine and analyze the timeliness of the implementation of the Preparation and Allocation of Regional Expenditures to the Central Lampung Regency Government.

Effectiveness Evaluation of Regional Budget Planning in Central Lampung Regency Government fell 79.6% with very good interpretation of criteria. The assessment consisted of 7 (seven) measurement criteria namely Relevance with an assessment of 81.2% with very good interpretation and needing a little evaluation. Measurement criteria Significance with an assessment of 75.9% with good interpretation and requires little improvement. The measurement criteria for validity with an assessment were 79.7% with good interpretation and there were few suggestions. The measurement criteria for trust with an assessment of 82.1% with very good interpretation and few recommendations. Measurement criteria for objectivity with an assessment of 77.1% with good interpretation and little input. Measurement criteria Timeliness with an assessment of 80% with very good interpretation and slight improvement. Measuring criteria for Usability with 79.4% assessment with good interpretation and slight improvement.

 

Keywords: evaluation of the APBD preparation stage


Full Text:

PDF

References


Afandi, Muhamad Nur dan Tarigan, Florentinus Feri Andi. 2016. Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. XIII, h. 93-110.

Ahmari, Amir dan Amar, Syamsul. 2014. Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengendalian Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jurnal Riset Dan Manajemen Bisnis, Vol.2, h. 1-12.

Arifin., Nurdin, Djayani dan Yusnita, Nina. 2017. Analisis Proses Perencanaan Penganggaran Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali). Jurnal Katalogis, Vol. 5, h. 86-98.

Hastuti, Nova Asteria. 2013. Peran Akuntansi Sektor Publik Dalam Perencanaan Anggaran Pada Kinerja Keuangan Daerah Kota Sidoarjo. Jurnal Akuntansi Unesa, Vol.2, h. 1-16.

Kurniawati, Dessi., Jamiyla dan Pratiwi, Trie Sartika. 2016. Analisis Anggaran Penjualan Sebagai Alat Perencanaan Laba Pada Pt Wahana Persada Karton Palembang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, Vol.8 h. 61-66.

Sirait, T Justine. 2006. Anggaran Sebagai Alat Bantu Manajemen. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

Suprapti, Devita Mardiana. 2015. Penerapan Anggaran Penjualan Sebagai Alat Kendali Manajemen Pendapatan Dan Pengembangan Usaha (Studi kasus pada CV. Mustika Surya Elektrik Samarinda). eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol.3. h. 204-216.

Suwardi. 2012. Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Administrasi Publik, Vol.3, h. 319-349.

Suyadnya, Kadek., Meitriana, Made Ary dan Anjuman Zukhri. 2014. Analisis Perencanaan dan Realisasi Anggaran dalam Evaluasi Kinerja Perusahaan UD. Agus Kusuma. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi, Vol.4, h. 1-10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan 10 Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pasal 5 ayat (1) terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD.


Article Metrics

Abstract view : 583 times
PDF - 681 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.